Home / Nasional

Senin, 13 April 2020 - 05:37 WIB

Reza Indragiri: Pembebasan Napi Tak Relevan Dengan Covid-19

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri.

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri.

Jakarta, Transparanmerdeka.co – Di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 berbagai negara melakukan pembebasan bersyarat bagi para narapidana untuk mencegah penularan virus yang kali pertama ditemukan di Wuhan China, di lembaga permasyarakatan. Di antaranya di Iran, misalnya, membebaskan 95.000 napi dan Brasil 34.000 napi.

Kebijakan ini juga diterapkan oleh Pemerintah Indonesia yang menerapkan pembebasan bersyarat bagi narapidana, tetapi hanya untuk narapidana dari kasus-kasus pidana umum. Namun kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang telah membebaskan ribuan narapidana dalam rangka mencegah penularan Virus Corona di dalam sel menuai berbagai kritikan.

Salah seorang di antaranya adalah, pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri. Dia mengkritik kebijakan Menkumham soal pembebasan ribuan narapidana. Pembebasan tersebut dilakukan demi mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di dalam sel. Terkait hal itu, dia manilai kebijakan itu melenceng dari tujuan untuk pencegahan virus itu. Karenanya, dengan rasa hormat dia mengaku mengkhawatirkan kebijakan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Reza Indragiri, Sabtu (11/4/2020). “Dengan segala hormat ke pemerintah terutama ke Pak Menteri (Yasonna Laoly), beberapa waktu lalu, sehari sebelum keluarnya surat keputusan menteri itu saya termasuk salah satu orang yang sudah angkat suara. Saya khawatir bahwa ada ketidaksinkronan antara alasan dibebaskannya para napi tersebut dengan tujuannya,” katanya.

Dia lantas menyinggung soal kriteria narapidana yang dibebaskan dari penjara. “Kalau kita baca di surat keputusan menteri itu jelas dalam rangka penanganan atau pencegahan Covid-19. Tapi kemudian kalau kita baca kriteria yang dilepas ada yang dua per tiga masa hukuman, ada yang setengah masa hukuman dan seterusnya,” ujanya.

Menurut Reza, keputusan membebaskan narapidana itu sama sekali tak berkaitan dengan pencegahan Virus Corona. Dia pun menyoroti soal korban Virus Corona yang tak mengenal umur. “Pertanyaan yang paling mendasar, apa hubungannya antara masa hukuman dengan pencegahan Covid-19?. Bukankah selama ini publik sudah diinformasikan bahwa segala lapisan usia bisa terjangkit dan menularkan Covid-19?” tanyanya.

Baca juga  Ini Penjelasan Pemerintah Soal Kenaikan Kasus Covid-19

Tak hanya itu, Ahli Psikologi Forensik itu juga mengungkap kemungkinan besar para narapidana itu kembali berbuat kerusuhan semenjak lepas dari sel. Dia lantas mempertanyakan soal risiko yang bakal terjadi selepas Yasonna Laoly membebaskan narapidana itu.

“Jadi kalau kemudian dibuat kriteria dua per tiga atau setengah masa hukumannya selesai, itu sungguh-sungguh tidak relevan dengan Covid-19 itu sendiri. Yang kedua, sesuai dengan disiplin ilmu yang saya tekuni, saya mempertanyakan pakah orang yang dibebaskan dalam rangka pencegahan Covid-19 itu sudah menjalani penakaran risiko atau belum?” tanyanya.

Wacana Napi Koruptor Bebas
Usulan Menteri Hukum, dan HAM soal pembebasan narapidana koruptor terkait wabah Virus Corona (Covid-19) sempat menggegerkan publik. Selang beberapa hari, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) langsung menyatakan bahwa tidak ada rencana pembebasan napi koruptor. Lewat acara Indonesia Lawyers Club, pekan lalu, Yasonna menjelaskan dari mana sebenarnya usul tersebut bisa muncul, dan menghebohkan publik.

Dia menjelaskan mengapa napi koruptor tetap rentan terjangkit wabah Virus Corona. Yasonna bercerita bagaimana dirinya dihujat habis-habisan akibat menyatakan usulan tersebut. “Saya dikritik habis oleh banyak orang, sampai-sampai saya mengatakan belum apa-apa sudah memprovokasi, membuat halusinasi, dan imajinasi tentang apa yang belum dilaksanakan,” katanya.

Sebelum membahas pokok persoalan, Yasonna pun menjelaskan mengapa bisa muncul ide pembebasan narapidana. Dia mengaku mendapat pesan, dari Komisi Tinggi Untuk HAM PBB, Michelle Bachelett, Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB yang merekomendasikan agar Indonesia membebaskan sejumlah napinya yang tinggal di lapas dengan kapasitas yang sudah terlalu banyak.

Baca juga  Untuk Kali Pertama, Tambahan Pasien Positif Covid-19 di Atas 200 Orang

Yasonna menambahkan tidak sembarang napi bisa dikeluarkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. “Pelaku yang sakit, pelaku yang rendah risiko, perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, tahanan politik, napi yang sudah tua, dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Pria kelahiran Tapanuli tersebut lanjut menjelaskan bahwa pembebasan napi tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun di seluruh dunia. Dia mencontohkan Iran yang telah membebaskan 85 ribu napi, dan memberikan amnesti bagi 10 ribu tahanan politik mereka. “Saya disurati Dubes Iran untuk membebaskan, dan memberi perhatian pada napi-napi warga negara Iran, tapi ketentuan perundang-undangan, saya tidak memungkinkan melakukan itu,” ujarnya.

“Polandia membebaskan 20 ribu, Amerika, California membebaskan 3.500, New York 1.000, masing-masing negara bagian mengeluarkan banyak. Dan negara-negara yang enggan melakukan pembebasan napi di tengah badai konflik Covid-19 mengalami kerusuhan,” katanya sambil mencontohkan di antaranya adalah Thailand, Italia, dan Kolombia.

Merujuk dari imbauan PBB, akhirnya Yasonna membicarakan masalah tersebut dengan Presiden Jokowi. “Dan setelah memerhatikan kondisi real (lapangan -red) di lapas kami yang sangat over (kelebihan) kapasitas, kami berkumpul dengan teman-teman memperhatikan imbauan dari Komisioner Tinggi HAM PBB, kami berpendapat bahwa kita harus membebaskan dengan beberapa persyaratan tertentu,” kata Yasonna.

Yasonna menekankan bahwa pada saat rapat terbatas (ratas) dengan RI 1, di sana sama sekali tidak dibahas tentang usul pembebasan koruptor. “Dalam Ratas ini kami bawa, presiden setuju untuk yang 30an ribu ini, kami tidak berbicara Tipikor, benar apa yang disampaikan Bapak Presiden,” terangnya. (ato)

Share :

Baca Juga

Nasional

Rencana Buka Bioskop di Masa Pandemi, Ini Rekomendasi Satgas Covid-19

Nasional

Update Covid-19 pada 6 Juni 2021: Kasus Baru Bertambah di 33 Provinsi

Nasional

Jumlah Terus Bertambah, Pasien Positif Corona Sudah 172 Orang

Nasional

Update Covid-19 Indonesia 19 Juni: Pasien Meninggal Bertambah 34 Jadi 2.373 Orang

Nasional

Update Covid-19 Indonesia Pada 2 Juli: Kasus Baru Cetak Rekor

Nasional

Presiden Teken Perpres 102/2020, KPK Berwenang Ambil Alih Kasus Kejaksaan-Polri

Nasional

Update Covid-19 Indonesia 8 September: Pasien Sembuh 142.958 Orang

Nasional

Cari Pengganti Artijo Alkostar, Dewas KPK Surati Presiden Joko Widodo