Home / Regional

Rabu, 8 April 2020 - 13:30 WIB

Sekda Sumsel Pastikan Anggaran dan Jasa Penanganan Covid-19 Sesuai Aturan

Sekretaris Daerah Sumatera Sekatan, H Nasrun Umar.

Sekretaris Daerah Sumatera Sekatan, H Nasrun Umar.

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel) H Nasrun Umar, memastikan bahwa pelaksanaan anggaran barang dan jasa penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 sesuai aturan yang berlaku. Hal itu diungkapkannya di Comand Center Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (8/4/2020),

H Nasrun Umar yang didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mendengarkan arahan melalui video conference dari Mendagri, Ketua KPK, Ketua BPK RI, Kepala BPKP RI dan LKPP RI terkait langkah-langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Usai mendengarkan arahan, Sekda Sumsel itu mengatakan bahwa ada beberapa poin penting yang perlu disikapi semua SKPD di Sumsel terkait anggaran yang akan dipergunakan untuk penanganan wabah Covid 19. Dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, Sekda meminta semua pihak tetap harus berpatokan pada aturan yang berlaku.

Baca juga  Sebanyak l 1.233 Nakes di Palembang Divaksin Covid-19

Sehingga dalam pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumsel tidak akan lari dari apa yang sudah disampaikan lima narsum tersebut. “Dengan begitu dalam penanganan Covid kita bisa dapat laksanakan sebaiknya tanpa nanti berakibat hukum di belakangnya,” ujar Nasrun Umar.

Lebih jauh dikatakan, sesuai arahan lima pejabat tinggi negara tadi semua unsur harus terfokus pada relokasi dan refocusing terhadap anggaran yang akan dipergunakan untuk penanganan dan pencegahan wabah Covid 19. Meski diberikan kelonggaran, dia tetap mengingatkan agar tidak boleh ada yang berniat untuk melakukan hal yang tidak terpuji.

“Sebagaimana diketahui, dalam kondisi luar biasa seperti ini tentu ada aturan-aturan yang sifatnya normatif. Untuk mengejar kondisi yang luar biasa ini, banyak kelonggaran yang sudah diberikan pusat melalui lima narsum tadi tapi kita harus tetap berpatokan pada hukum yang berlaku,” jelasnya.

Baca juga  Kembali Zona Merah, Sekda Palembang: Posko Lurah Harus Fokus 3T

Seperti diketahui KPK memperkuat komitmen pengawasannya dalam penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan KPK adalah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pada video conference itu, Sekda Sumsel, H Nasrun Umar, didampingi oleh Kepala BPBD Sumsel, Iriansyah, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel, Bambang Wirawan, Kepala BPKAD Sumsel. A Mukhlis, dan perwakilan Dinkes Provinsi Sumsel. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Untuk Penanganan Covid-19, DKI Jakarta Tambah 2.767 Nakes

Regional

Mulai Agustus, Pelanggar Prokes Sumsel Didenda Rp 500 Ribu

Regional

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkot Palembang Siap Ajukan PSBB

Regional

Pertahankan Ekonomi Di Tengah Pandemi, Sumsel Diapresiasi Kemendagri

Regional

Covid-19 di Jakarta, 720 Positif, 48 Sembuh, dan 76 Meninggal

Regional

Tiga BUMN di Sumsel Keluhkan Pendangkalan Sungai Musi

Regional

Pemkot Palembang Optimalkan Penanganan Covid-19

Regional

10 Hari PSBB Transisi, Kasus Covid-19 di Jakarta Belum Turun