Home / Hukum

Jumat, 14 Agustus 2020 - 11:36 WIB

Skandal Djoko Tjandra, Irjen Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka

Djoko Tjandra (dtc)

Djoko Tjandra (dtc)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Direktorat Tindakan Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri, menetapkan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait dengan kasus surat jalan palsu dan penghapusan red notice, Djoko Tjandra.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen, Argo Yowono mengatakan, kedua tersangka itu adalah eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Prasetijo Utomo dan eks Kadiv Hubinter Irjen, Napoleon Bonaparte. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka seusai penyidik melakukan gelar perkara dan memeriksa saksi.

“Djoko Tjandra memberikan uang sebanyak 20.00 Dolar untuk mengurus surat jalan dan penghapusan red noticenya. Hal itu diketahui dari gelar perkara. Ada 19 saksi yang diperiksa, ada ahli siber dan inafis. Barang bukti ada uang 20 ribu USD. Ada surat jalan, laptop dan rekaman CCTV. Kemudian penetapan tersangka tersebut ada pemberi dan penerima (uang),” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020).

Baca juga  Terjerat 3 Kasus Berbeda, Ini Jumlah Hukuman Penjara Djoko Tjandra

Selaku penerima gratifikasi, keduanya dipersangkakan dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tantang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 KUHP.

Baca juga  Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Sumsel: Seperti Dalam Mimpi

Sementara itu, Argo mengemukakan penyidik juga telah menetapkan dua orang tersangka selaku pihak pemberi. Keduanya yakni Djoko Tjandra dan TS. Selaku pihak pemberi keduanya dipersangkakan dengan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 13 Undang-Undang 20 Tahun 2020 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 KUHP.

“Ancaman hukuman 5 tahun dan kemudian saat ini kita masih dalam proses penyidikan berikutnya setelah kita menetapkan tersangka,” pungkasnya. (ato)

Share :

Baca Juga

Hukum

Terkait Kebakaran Gedung Kejagung, Bareskrim Laksanakan Gelar Perkara

Hukum

KPK Telusuri Info Bansos Yang Sampai ke Warga Cuma Rp200 Ribu

Hukum

Majelis Hakim Tegur Pinangki, Bicara Kok Tak Ada Remnya!

Hukum

Usai Diperiksa Kejaksaan, Mantan Bupati Muaraenim Ditahan

Hukum

Tak Mau Kalah, Jaksa Agung Resmi Banding Putusan Tragedi Semanggi I dan II

Hukum

Dalam Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo Divonis 3,5 Tahun Penjara

Hukum

Penuhi Panggilan Komnas HAM, Firli Bahuri Hanya Utus Nurul Ghufron

Hukum

Belum Tunjuk Pengacara, KPK Gagal Pemeriksaan RJ Lino