Home / Hukum

Kamis, 17 Juni 2021 - 23:04 WIB

Soal Buka Hasil TWK, Pimpinan KPK Lempar Bola ke BKN

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. (kumparan)

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. (kumparan)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Penyidik senior KPK Novel Baswedan mempertanyakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak dibuka kepada masing-masing peserta tes. Tidak hanya Novel, beberapa pegawai yang tak lolos TWK juga mempertanyakan hal yang sama.

Menyikapi permintaan itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, TWK merupakan bagian dari assessment alih status pegawai menjadi ASN. Proses assessment itu bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sepanjang yang menjadi wewenang dan yang dilaksanakan oleh KPK, KPK akan transparan, mulai dari pembuatan Perkom, pelaksanaan sampai kami bekerja sama dengan BKN untuk melaksanakan TWK,” kata Ghufron usai diperiksa Komnas HAM, Kamis (17 Juni 2021).

Dikatakan, semua itu menjadi kewenangan BKN untuk membuka atau tidak hasil tes tersebut. Sebab, mulai dari metode hingga materi assessment merupakan kerja sama antara lembaga antirasuah dan BKN.

“Bagaimana metode, materi, dan hasilnya, bagaimana KPK itu bekerja sama dengan BKN, wilayah BKN untuk membuka atau tidak, bukan KPK,” ujarnya.

Baca juga  Terkait Ekspor Benur Lobster, KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Ghufron menyampaikan, hasil TWK merupakan dokumen personal. Dia menyebut KPK tidak berkompeten menilai hasil TWK pegawai merupakan dokumen yang bisa dibuka atau tidak.

“Sekali lagi, kalau KPK tidak memiliki kompetensi apakah hasil TWK yang bersifat personal itu merupakan dokumen yang bisa dibuka atau tidak. KPK tidak berkompeten untuk menyatakan iya atau tidak, itu adalah ranahnya BKN,” imbuhnya.

Sebelumnya, Novel Baswedan mempertanyakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak dibuka, bahkan kepada masing-masing peserta tes. Penyidik senior KPK itu mempertanyakan transparansi TWK sebagai tes alih status pegawai KPK menjadi ASN.

TWK diikuti 1.300 pegawai KPK, sebanyak 75 orang dinyatakan tidak lulus. Bahkan, 51 pegawai di antaranya dinyatakan sudah tidak bisa dibina karena sudah merah dan akan diberhentikan pada 1 November 2021.

“Hasil assessment TWK sudah diminta oleh beberapa pegawai KPK tapi tidak diberikan, malah membuat stigma seolah tidak bisa dibina. Hal ini makin menampakkan adanya niat yang tidak baik,” kata Novel Baswedan dikutip dari akun Twitter-nya @nazaqistsha, Sabtu (12 Juni 2021). “Kalau tesnya jujur, kenapa hasil TWK harus disembunyikan? #BeraniJujurPecat #SaveKPK,” ujarnya.

Baca juga  Herman Deru Teken Kenaikan UMP Provinsi Sumsel

Di sisi lain, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, salinan hasil TWK KPK merupakan dokumen rahasia negara. Salinan hasil TWK KPK itu diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia negara. Hak kepemilikan atas salinan hasil TWK KPK itu, lanjutnya, bukan berada di BKN.

“Itu diklasifikasikan dokumen rahasia negara di TNI AD dan BNPT. Hak kepemilikannya bukan di BKN,” ujar Bima.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK tengah melakukan koordinasi dengan BKN guna memenuhi salinan dokumen karena bukan sepenuhnya penguasaan KPK. Saat ditanya perihal adanya koordinasi tersebut, Bima enggan angkat bicara. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Jaksa Pinangki Bantah Bikin Action Plan Urus Fatwa MA Djoko Tjandra

Hukum

Soal Pemecatan 51 Pegawai, PKS: KPK Berada di Titik Nadir

Hukum

Trimedya Panjaitan Sebut Manajemen WanaArtha Bak Mafia

Hukum

Kejagung Duga Ada Oknum Sengaja Rugikan BPJS Ketenagakerjaan

Hukum

Kejagung Minta Komjak Tidak Perlu Periksa Jaksa Pinangki

Hukum

Proyek Subkontraktor Fiktif, KPK Garap Direktur Keuangan Waskita Karya

Hukum

Disidang di PN Jaktim, Jaksa Susun Dakwaan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Hukum

Diduga Bocorkan Perkembangan Kasus ke Tersangka, Lili Pintauli Dilaporkan ke Dewas