Home / Nasional

Rabu, 8 Juli 2020 - 04:52 WIB

Soal Djoko Tjandra, Menko Polhukam Panggil 4 Lembaga Ini

Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kemenko Polhukam Jakarta. (antaranews)

Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kemenko Polhukam Jakarta. (antaranews)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku belum mendapat laporan apapun dari sejumlah institusi yang tengah disorot dalam kasus buron DDjoko Soegiarto Tjandra. Untuk itu, dia akan memanggil 4 lembaga terkait untuk meminta laporan lolosnya buronan itu.

Empat institusi yang diminta laporan oleh Menko Polhukam itu adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementeri Dalam Negeri. Mahfud MD ingin mendapat laporan yang sebenarnya tentang perkembangan penanganan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Djoko Tjandra yang menjadi daftar pencarian orang (DPO).

“Belum ada laporan, tapi dalam waktu dekat ini akan memanggil empat institusi yaitu Kemendagri, mengenai kependudukan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penegakan hukum dan keamanan, juga Menkum HAM terkait imigrasi-nya. Kita akan kordinasi,” ujar Mahfud, di Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca juga  Update Kasus Covid-19 pada 29 Januari: Kasus Positif Berjumlah 1.051.795

Dikatakan, masyarakat perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penangkapan DPO Djoko Tjandra. Dia berharap, setelah ada penjelasan, tidak lagi muncul kecurigaan di masyarakat. “Di dalam negara demokrasi, masyarakat harus tahu semua proses-proses yang tidak akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari. Semua proses harus terbuka dan disoroti masyarakat,” ujarnya.

Djoko Tjandra menjadi terpidana yang buron dalam perkara cessie PT Bank Bali Tbk sejak tahun 2009. Djoko dinilai bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar ratusan miliar pada negara. Namun, pada 8 Juni 2020, ia diketahui masuk ke Indonesia baru-baru ini dan sempat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menko Polhukam telah memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menangkap Djoko Tjandra.

Baca juga  Untuk Kali Pertama, Tambahan Pasien Positif Covid-19 di Atas 200 Orang

Terkait hal ini, tiga pejabat pemerintahan dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia, Selasa (7/7) oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Ketiga pejabat lembaga ini diduga melakukan maladministrasi. Ketiga pejabat yang dimaksud itu tak lain adalah Direktur Jenderal Imigrasi, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, dan Lurah Grogol Selatan.

“MAKI akan melaporkan sengkarut DPO (Daftar Pencarian Orang) Djoko Tjandra kepada Ombusdman RI atas dugaan maladministrasi atau dugaan mal teknis pelayanan atau dugaan sengaja melanggar ketentuan dari sengkarut Djoko Tjandra,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (adm)

Share :

Baca Juga

Nasional

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Butuh Lebih Banyak Relawan Medis

Nasional

Update Covid-19 pada 25 Mei 2021: Kasus Kematian Tambah 172 Orang

Nasional

Polri Kerahkan 192.168 Personel Untuk Amankan Pilkada 2020

Nasional

Wakili Presiden Jokowi, Mensos Bagikan 1,2 Juta Paket Sembako di Jakarta

Nasional

Update Covid-19 pada 15 Desember: Jabar dan DKI Jakarta Menggila

Nasional

Dua Kapolda Dicopot, Aboe Bakar Alhabsyi: Polri Butuh Penyegaran

Nasional

Update Covid-19 Indonesia 8 September: Pasien Sembuh 142.958 Orang

Nasional

Update Covid-19 pada 28 Januari: Sumbang 4.532 Kasus, Jabar Teringgi