Home / Nasional

Senin, 6 April 2020 - 06:51 WIB

Soal Penanganan Corona, DPR Minta Polri Hati-hati Dalam Menjerat Penghina Presiden

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani. (detik)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani. (detik)

Jakarta, Transparanmerdeka.co – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengingatkan Polri agar berhati-hati dalam menindak pelaku penghinaan terhadap Presiden atau pejabat lainnya terkait kebijakan penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Dia mengingatkan jajaran Korps Bhayangkara soal Surat Edaran Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian yang mengedepankan langkah pencegahan. “Meminta agar apa yang ada dalam SE Kapolri tersebut diterapkan secara baik oleh Polri, untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-wenang dalam penegakan hukum,” kata Arsul Sani di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Baca juga  Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta Terbaik di Indonesia

Sekjen PPP itu meminta kepolisian untuk tidak melanggar prinsip ‘due process of law’ atau tindakan dengan dasar aturan yang jelas dan dilakukan dengan prosedur yang benar. Selain itu, Arsul juga menyoroti kewenangan Polri dalam menindak pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terutama penangkapan 18 orang oleh Polda Metro Jaya pada akhir pekan lalu.

Arsul menyebutkan bahwa PSBB berlaku jika telah disetujui Menteri Kesehatan. Sementara hingga saat ini DKI Jakarta belum ditetapkan sebagai wilayah PSBB. “Karenanya, yang bisa dilakukan oleh jajaran Polri adalah meminta orang yang berkerumun untuk bubar. Penindaka hukum yang dilakukan jajaran kepolisian di tengah pandemi Virus Corona agar tidak menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat,” jelasnya.

Baca juga  Update Covid-19 pada 29 Maret: Kasus Positif Tembus 1,5 Juta Orang

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan telegram terkait tindakan kepolisian selama penanganan wabah virus corona (Covid-19). Salah satu instruksi Kapolri adalah untuk menindak informasi palsu atau hoaks terkait kebijakan pemerintah menangani Covid-19. Dalam surat yang dikonfirmasi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono, Kapolri meminta jajarannya melakukan patroli siber untuk menindak hoaks dan ujaran kebencian terkait kebijakan penanganan Covid-19. (adm)

Share :

Baca Juga

Nasional

Update Covid-19 pada 8 Mei: Kasus Positif Naik 6.130 Orang

Nasional

Update Covid-19 Indonesia, Ada Tambahan 484 Pasien

Nasional

KPK dan 27 Perusahaan BUMN Teken Kerjasama WBS Terintegrasi

Nasional

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Butuh Lebih Banyak Relawan Medis

Nasional

Selamatkan Jiwasraya, Menteri BUMN Akan Jual Mal Citos Ke Swasta

Nasional

Presiden Joko Widodo Ajukan Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri

Nasional

Bukan Arus Pendek, Bareskrim: Kebakaran Gedung Kejagung Ada Unsur Pidana

Nasional

Masjid Istiqlal Belum Tetapkan Tanggal Buka Setelah PSBB Selesai