Home / Hukum

Rabu, 29 Januari 2020 - 13:13 WIB

Tak Jelas Uraikan Kerugian, MK Tolak Uji Materi UU KPK

?????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????

Jakarta, Transparanmerdeka.co

Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK) yang dimohonkan dua orang advokat bernama Martinus Butarbutar dan Risof Mario. Gugatan tersebut mempersoalkan Pasal 37C ayat (2).

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ‘ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden’. Namun, dalam putusannya, MK menyatakan pokok permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Baca juga  Polda Sumsel Nyatakan Perang Pada Kejahatan 3C

Hakim MK,  Arief Hidayat pada sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020), seperti dikutip dari ‘antara’ mengatakan, tidak terlihat hubungan sebab akibat dari berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh pemohon. Dalam menerangkan kerugian hak konstitusional, pemohon hanya bersandar pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur konsep negara hukum.

Baca juga  Terkait Bansos Covid-19, KPK Kembali Periksa Komisaris PT RPI

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa mereka tidak dapat memahami kerugian konstitusional yang dialami pemohon atas Pasal 37C ayat (2). Para pemohon menyebutkan bahwa keberadaan UU KPK dalam praktik penyelenggaraan negara mengancam seluruh rakyat Indonesia. “Para pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan UU KPK, namun tidak secara jelas dan detail kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para pemohon. Sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh para pemohon,” katanya. (ato)

Share :

Baca Juga

Hukum

Mangkir Dari Panggilan, KPK Peringatkan Putra Raja Dangdut Rhoma Irama

Hukum

Kasus Edhy Prabowo, KPK Dalami Pelaksanaan Ekspor Benur PT ACK

Hukum

Abu Bakar Ba’asyir Bebas Murni, Ini kata Kalapas Gunung Sindur

Hukum

Dituntut Seumur Hidup dan Aset Dirampas, Heru Hidayat: Bagaikan Dihukum Mati

Hukum

Andi Irfan Bantah Urus Kasus Djoko Tjandra

Hukum

Djoko Tjandra Lolos, MAKI Laporkan Dirjen Imigrasi ke Ombudsman RI

Hukum

Penangkapan Djoko Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum

Hukum

Pekan Depan, Mabes Polri Periksa 4 Tersangka Kasus Suap Djoko Tjandra