Home / Hukum

Senin, 10 Agustus 2020 - 03:25 WIB

Tak Terima Ditahan, Anita Kolopaking Ajukan Gugatan Praperadilan

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kuasa hukum Joko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pekan lalu. Dia tidak terima karena di hari yang sama ditahan selama 20 hari oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Betul, kami sudah mengajukan gugatan praperadilan atas nama klien kami Anita Kolopaking. Beliau keberatan dengan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri,” kata juru bicara tim advokat pembela Anita Dewi Kolopaking, Tito Hananta Kusuma, melalui pesan pendeknya.

Seperti dikutip dari ‘idntimes’, Senin (10/8/2020), Anitia Kolopaking ditahan usai memenuhi panggilan penyidik Polri untuk diperiksa sebagai tersangka. Sikap keberatan pengacara Djoko Tjandra itu diperlihatkan dengan menolak menandatangani berita acara penahanan.

Menurut Tito, kliennya sejak awal sudah bersikap kooperatif. Sehingga, penahanan dinilai sebagai sesuatu yang tidak perlu. Sementara dia dijadikan tersangka dan ditahan terkait pembuatan surat jalan palsu untuk kliennya, Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra menuju ke Pontianak menggunakan jet pribadi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, menurut Karo Penmas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono, penyidik langsung melakukan pemeriksaan secara maraton. Ada sekitar 55 pertanyaan yang ditanyakan ke penyidik kepada Anita. “Pemeriksaan ADK (Anita) sampai jam empat dini hari. Yang bersangkutan dicecar dengan 55 pertanyaan. (Ditahan) pada tanggal 8 Agustus 2020 selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan ditahan di Rutan Bareskrim Polri,” ungkap Awi.

Baca juga  Divonis 4,5 Tahun Penjara, Djoko Tjandra Masih Pikir-pikir

Menurut juru bicara tim tim advokat pembela Anita Dewi Kolopaking, Tito Hananta Kusuma, kliennya itu tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. “Tetapi, mengapa penahanan tetap dilakukan? Jadi, kami melakukan upaya praperadilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap Ibu Anita Dewi Kolopaking,” kata Tito.

Namun, sejak awal Polri yakin Anita merupakan perantara antara terpidana hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, dengan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetyo Utomo. Jenderal bintang satu itu sendiri juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim lantaran menandatangani surat jalan bagi buronan kelas kakap menuju ke Pontianak.

Surat jalan yang beredar di media sosial, terdapat tanda tangan Prasetiyo. Selain itu, ada pula foto Prasetiyo yang ikut mendampingi Joko dan Anita menuju ke Pontianak. Di dalam surat jalan yang beredar itu, tertera Joko bertolak dari Jakarta ke Pontianak pada 19 Juni 2020. Ia lalu kembali ke Jakarta pada 22 Juni 2020.

Baca juga  Kepala Desa Korupsi, Jaksa Agung: Jangan Langsung Pidana

Bahkan, untuk bisa lolos pemeriksaan kesehatan, diduga ada pula pemalsuan laporan hasil rapid test. Sebab, saat rapid test dilakukan di Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri (Pusdokes) di Jakarta, Joko masih berada di Pontianak.

Awi pun mengakui yang datang ke Pusdokes untuk bisa memperoleh surat bebas dari COVID-19 bukan buronan kelas kakap itu, melainkan orang lain. “Yang datang itu bukan Joko Tjandra tapi orang lain yang mengaku Joko Tjandra,” kata Awi pada Juli lalu.

Anita oun dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Penggunaan Surat Palsu dan Pasal 223 KUHP tentang Pemberian Pertolongan terhadap Orang yang Ditahan. Bila merujuk ke pasal tersebut, maka dia terancam hukuman enam tahun bui. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kasus Jaksa Pinangki, Komjak Minta Kejagung Transparan ke Publik

Hukum

Ikut Dipanggil KPK Terkait Bansos, Ini Penjelasan Effendi Gazali
Dalton Ichiro Tanonaka (detik.com)

Hukum

Dalam Sehari, Tim Tabur Kejagung Tangkap 3 Buronan

Hukum

Klarifikasi Pernikahan Anak Habib Rizieq, Polri Panggil Gubernur DKI

Hukum

Pinangki Sebut JPU Tak Punya Bukti Suap, Ini Kata Jampidsus Kejagung

Hukum

Kejagung: Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dinyatakan P-21

Hukum

Kapolda Sumbar Tak Akan Tolerir Preman Penagih Hutang Piutang

Hukum

Soal Aset Sitaan Djoko Susilo, KPK Akan Patuhi Putusan PK MA