Home / Regional

Jumat, 10 Juli 2020 - 06:17 WIB

Tarif Rapid Test Covid-19 di Sumsel Rp700.000, Ketentuan Menkes Belum Berlaku

PALEMBANG, Transparanmerdeka.co – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatra Selatan (Sumsel) menyebut penyesuaian tarif untuk rapid test Virus Corona sebesar Rp150.000 belum berlaku. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumsel, Yusri mengatakan, pihaknya baru menerima surat edaran terkait besaran biaya rapid test Virus Corona.

“Kami baru terima surat edaran rapid test, sehingga akan dibahas terlebih dahulu dengan Gugus Tugas Sumsel bidang kesehatan. Dari hasil rapat dengan bidang kesehatan, pihaknya dapat menentukan tarif yang berlaku untuk rapid test atas permintaan masyarakat,” kata Yusri kemarin.

Hasil rapat tersebut pun akan segera diteruskan kepada fasilitas layanan kesehatan baik rumah sakit dan laboratorium klinik kesehatan yang menyediakan rapid test. “Tentunya kalau sudah dirapatkan akan diberlakukan di setiap rumah sakit,” jelasnya.

Baca juga  Gubernur Sumsel: Banyak Pedagang Menolak Divaksin Karena Hoaks

Diketahui, saat ini tarif rapid test di berbagai rumah sakit dan laboratorium klinik kesehatan di Palembang bervariasi, mulai dari Rp 245.000 hingga Rp 700.000 per tes.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nurainy mengatakan, adanya surat edaran tersebut tentunya untuk dijalankan. “Edaran ini langsung ditujukan ke pihak terkait, sehingga yang namanya edaran tentu untuk dilaksanakan karena sudah ditandatangani,” kata Lesty.

Menurutnya, surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit, PERSI, ASKLIN, PKFI, Ketua Asosiasi Kesehatan Dinas Seluruh Indonesia, dan ILKI. “Dinkes tidak perlu melanjutkan kemana-mana karena sudah jelas ditujukannya lengkap. Jadi Dangan adanya edaran ini untuk dilaksanakan,” jelasnya.

Baca juga  Kasus Covid-19 Bertambah, DKI Jakarta Penyumbang Terbanyak

Namun, kata Lesty, jika ada kendala atau permasalahan pelaksanaannya di lapangan atau keberatan yang rasional, supaya disampaikan langsung ke Kemenkes melalui Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan. “Agar nantinya menjadi masukan dalam menetapkan kebijakkan selanjutnya, jika diperlukan. Untuk menghindari terjadinya masalah baru,” katanya. (adm)

Share :

Baca Juga

Regional

Anggota DPRD Palembang Disuntik Vaksinasi Kedua

Regional

Pangdan II/Sriwijaya Lantik 307 Prajurit Bintara TNI AD Rindam

Regional

ANS SDN 33 Palembang Bantu Guru Honorer di Tengah Covid-19

Regional

Korban Virus Corona Bertambah, Pemprov DKI Jakarta Siapkan 2 TPU

Regional

Bantu Warga Jakarta Hadapi Pandemi Covid-19, Kodam dan Polda Dirikan Dapur Umum

Regional

Coba Lewati Pos Sekat Mudik, 84 Travel Plat Hitam Ditindak

Regional

Update Covid-19 di Jakarta Per 12 Juli: Ada Penambahan 404 Pasien Positif

Regional

Pelayan Publik di Sumsel Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua