Home / Hukum

Sabtu, 22 Agustus 2020 - 08:20 WIB

Terkait Rp 546 M Milik Djoko Tjandra, KPK dan Polri Didesak Periksa Jaksa Setia Untung

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali dengan terdakwa Djoko Tjandra ternyata masih menyisakan satu persoalan. Yakni uang senilai Rp 546 miliar yang menjadi barang bukti kasus tersebut.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar menyebutkan bahwa uang tersebut disita pada 2009 dan kemudian dititipkan ke rekening escrow account di Bank Permata. “Kepada semua pihak, saya secara pribadi mempertanyakan itu, apakah itu sudah dieksekusi atau belum,” kata Antasari di Jakarta.

Sebagai penyidik sekaligus jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi cessie Bank Bali, Antasari mengaku memiliki beban moral agar kasus ini tuntas. Dia pun menyayangkan bahwa kasus ini berujung karut marut. Yang perlu diingat penyidik baik dari jaksa, KPK, dan Polri, dalam pemberantasan korupsi yang utama adalah penyelamatan uang negara.

Dikatakan, untuk mengetahui apakah putusan pengadilan itu sudah dieksekusi lengkap dengan berita acaranya, maka kepolisian bisa meminta keterangan kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menjabat saat itu. “Siapa kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan waktu itu, tinggal dipanggil. Kalau menunjuk petugas, siapa petugasnya. Jadi begitu,” ungkap Antasari.

Baca juga  Divonis Seumur Hidup, Heru Hidayat Harus Bayar Uang Pengganti Rp 10,7 T

Bukti Perampokan Aset Negara
Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar pun angkat bicara terkait pernyataan Antasari. Kata dia, apa yang diungkap eks Ketua KPK itu merupakan bukti adanya dugaan perampokan aset negara. “Inti masalah itu ya ini dia, aset negara diduga dirampok,” kata Haris, Sabtu (22/8/2020).

Dia pun mendesak agar KPK mulai menyelidiki kemana larinya uang Rp 546 miliar tersebut. Mengingat jumlah uang yang fantastis, Haris menilai jika penanganan perkara dugaan korupsi yang dilakukan penegak hukum ini pun sebaiknya ditangani KPK.

Apakah Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi perlu diperiksa KPK, Haris menjawab, “Harus!”.

Haris pun melihat dalam kasus uang sitaan ini diduga para penegak hukum saat itu sedang kalap. Kayaknya ada modus bahwa sitaan itu jadi bancaan bagi oknum elite di kejaksaan. Ini terjadi sudah lama, baik sebelum inkract maupun setelah inkract.

Baca juga  Kejagung Periksa Tersangka Mantan Dirut BTN Pekan Depan

“Saya pernah dapat beberapa tersangka, saat belum inkract sudah disita berlebih. Namun setelah ada putusan tetap, tidak dikembalikan. Dan yang disita pun tidak disetor ke negara. Nah kemana itu semua?” tanya Haris.

Menanggapi kasus ini, pengamat kejaksaan Yanuar Wijanarko menduga ada kejanggalan dalam penentuan rekening escrow account di Bank Permata. Kata dia, sejatinya uang sitaan yang dititipan oleh penegak hukum di Indonesia, menggunakan bank milik negara, seperti BRI ataupun BNI.

“Kalaupun bank swasta, apakah sudah ada izin dari Kementerian Keuangan untuk penitipan uang yang nilainya setengah triliun rupiah tersebut. Ini harus dibongkar, ” kata Yanuar.

Setia Untung pun, kata dia, harus mengklarifikasi atas informasi yang dilemparkan Antasari Azhar. Sebab jika diam saja, maka akan memunculkan tudingan liar. Penyidik Bareskrim pun bisa lebih proaktif untuk memanggil jaksa Setia Untung untuk meminta keterangannya terkait kasus ini. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Sidang Suap Penghapusan Red Notice, Djoko Tjandra Sebut Nama Eks PM Malaysia

Hukum

Polri Tangkap Tujuh Admin Grup Medsos Penghasut Demo

Hukum

Gelar Perkara Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Undang KPK

Hukum

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Suap Lobster dari Edhy Prabowo ke IPSI

Hukum

Jadi Saksi Tersangka Korporasi, Kejagung Panggil 3 Terdakwa Kasus Jiwasraya

Hukum

Diduga Lakukan Pemerasan Dana BOS, Kajari Inhu Jadi Tersangka

Hukum

Polda Sumsel Tangkap 55 Tersangka dan Sita 2,3 Kg Sabu

Hukum

Komjak Dilarang Ganggu Proses Hukum Jaksa Pinangki