Home / Hukum

Senin, 23 Maret 2020 - 07:48 WIB

Untuk Keselamatan Penegak Hukum Dari Covid-19, MA Harus Hentikan Persidangan

Sidang kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette. (rep: antara)

Sidang kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette. (rep: antara)

Jakarta, Transparanmerdeka.co
Koalisi pemantau peradilan mendesak Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menghentikan persidangan pada masa pandemi penyakit saluran pernafasan akibat Virus Corona atau Covid-19. Mahkamah Agung (MA) harus mengeluarkan kebijakan dengan menunda seluruh persidangan yang tengah berlangsung.

“Kami mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan penundaan persidangan pada semua pengadilan tingkat pertama di Indonesia dalam jangka waktu ‘social distancing’ yang dianjurkan pemerintah,” kata Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur di Jakarta seperti dikutip dari laman ‘antaranews’, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, MA diharapkan untuk memiliki “sense of crisis” (rasa kepekaan terhadap situasi krisis) dengan cara mengutamakan keselamatan aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara. Saat ini, MA memang telah mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE SEKMA) No. 1 Tahun 2020 berupa upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada 17 Maret 2020.

“Sayangnya, SE SEKMA ini tidak menunjukkan ketegasan Mahkamah Agung untuk mencegah penyebaran Covid-19. SE SEKMA ini menjelaskan bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilangsungkan seperti biasa. Padahal persidangan yang masih berjalan seperti biasa dan menjadi tempat berkumpul banyak orang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19,” ungkap Isnur.

Baca juga  Propam akan Periksa AKP Stepanus Robin Pattuju, Penyidik KPK Yang Dipecat Dewas

Dalam situasi ini, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta bahwa penyebaran Covid-19 sangat cepat dan angka kematian (death toll) akibat Covid-19 di Indonesia kian hari kian meningkat. “Selain itu, hak kesehatan orang-orang yang sedang terkurung di rumah tahanan negara (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas) juga belum dipikirkan dengan baik,” jelasnya.

Fakta bahwa rutan dan lapas mengalami “overcrowding” dengan tingkat kelebihan kapasitas sebanyak 98 persen berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per 17 Maret 2020 menunjukkan rutan dan lapas juga sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19 dengan cepat. Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan telah menerapkan kebijakan untuk membatasi kunjungan. Namun, kebijakan ini tidak sejalan dengan perintah pengadilan yang tetap memanggil para tahanan untuk bersidang.

Baca juga  20 Kapal Heru Hidayat Disita Kejagung, Salah Satunya Kapal Tanker LNG Aquarius

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengatakan MA tidak mungkin melakukan penundaan persidangan karena ada masa tahanan yang terbatas. Konsekuensinya bagaimana dengan sidang perkara pidana? Masa penahanan terbatas. Pembantaran tahanan adalah pembantaran penangguhan masa penahanan oleh majelis hakim karena tahanan sakit sehingga masa penahanan yang tidak dihitung selama dirawat di rumah sakit.

“Status dibantarkan, maka selama masa pembantaran tidak dihitung sebagai masa penahanan. Apakah masa penahanan di lembaga pemasyarakatan boleh tidak dihitung? Sedangkan secara nyata terdakwa menjalaninya. Bagaimana menghitung waktu upaya hukum, banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) yang waktunya terbatas 14 hari? Tentunya masalah baru lagi,” tambah Abdullah.

Sedangkan bila membolehkan perkara perdata, agama dan tata usaha negara diadili dari rumah maka akan terjadi ketidakadilan internal untuk perkara pidana, pidana militer dan jinayat. “Jika kebijakan ini dilakukan muncul ketidakadilan secara internal. Percayalah pimpinan sudah memikirkan dan terus monitor dan evaluasi,” kilah Abdullah. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kejagung Meyakini Pembobolan Asuransi Jiwasraya Sudah Direncanakan

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Andi Irfan Jadi Perantara Suap ke Pinangki

Hukum

Dalam Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita 458 Bidang Tanah Milik Benny Tjokro

Hukum

Tim Kuasa Hukum Abunawar Basyeban Ajukan Tahanan Kota

Hukum

Asfinawati: TWK KPK Mirip Litsus Orde Baru

Hukum

Polri Akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Hukum

Komjak Sebut Eks Jamintel Kejagung 2 Kali Telepon Djoko Tjandra

Hukum

Nurul Ghufron: Komnas HAM Tanyakan Isu Taliban di KPK