Home / Hukum

Kamis, 9 Juli 2020 - 07:22 WIB

Untuk Menangkap Djoko Tjandra, Mahfud MD Aktifkan Tim Pemburu Koruptor

Menko Polhukam, Mahfud MD (tempo)

Menko Polhukam, Mahfud MD (tempo)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Untuk meringkus terpidana kasus Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, yang kini masih buron, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mengaktifkan lagi Tim Pemburu Koruptor (TPK).

Mahfud MD berharap, upaya tersebut dapat menjadi solusi penangkapan Djoko Tjandra, termasuk buron lainnya. Dijelaskan, nantinya tim pemburu koruptor (TPK) akan beranggotakan pimpinan Kejagung dan Kemenkumham di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

“Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi,” kata Mahfud usai bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Untuk menghidupkan lagi tim tersebut, pemerintah berencana lebih dahulu memperpanjang aturan hukum keberadaan TPK. “Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama Tim Pemburu Koruptor ini akan membawa orang, juga pada saatnya akan memburu Djoko Tjandra,” kata dia.

Baca juga  Pekan Ke-5 Januari, Jajaran Polda Sumsel Amankan 73 Tersangka Narkoba

Dijelaskannya, TPK pernah ada Inpresnya. Napi kemudian Inpres tersebut waktu itu berlaku satu tahun dan belum diperpanjang lagi. “Kita akan coba perpanjang, dan Kemenko Polhukam sudah punya instrumennya dan kalau itu diperpanjang langsung nyantol ke Inpres itu,” jelasnya.

Pada saat itu, TPK dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004. Tugasnya adalah menangkap koruptor, terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara. Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada awal dibentuknya, TPK dipimpin Basrief Arief. Pada masa kepemimpinan Basrief, tim tersebut berhasil membawa pulang koruptor kasus BLBI, David Nusa Wijaya.

Baca juga  Selain Kuli Bangunan, Ada Pejabat Kejagung dan Direktur Swasta Jadi Tersangka

Sebelumnya diberitakan, PN Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby. Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kejagung Disebut Telah Hentikan 2 Kasus Korupsi Sea Games

Hukum

KPK Ultimatum Saksi Suap Edhy Prabowo Agar Koperatif

Hukum

Terkait Ekspor Benur Lobster, KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Hukum

Terkait Jalan Tol Padang-Pekanbaru, MA Tolak Kasasi Gubernur Sumbar

Hukum

Jika Tak Selesai di Kejagung, KPK Harus Ambil Alih Kasus Pinangki

Hukum

Kasus Benih Lobster, KPK Cekal Istri Edhy Prabowo ke Luar Negeri

Hukum

Diduga Lakukan Pemerasan Dana BOS, Kajari Inhu Jadi Tersangka

Hukum

Disidang di PN Jaktim, Jaksa Susun Dakwaan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra