Home / Regional

Sabtu, 13 Juni 2020 - 07:43 WIB

Untuk Tentukan Sasaran Bansos, Kemensos Berikan Keleluasaan Daerah

Masyarakat Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI ketika mendatangi kantor DPRD PALI. (marwito)

Masyarakat Desa Kota Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI ketika mendatangi kantor DPRD PALI. (marwito)

PALI, Tranparanmerdeka.co – Ada banyak perbedaan data dalam penyampaian antara Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada Jumat (12/6/20). Semua berawal dari kisruh bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah yang di kelola oleh Dinas Sosial Kabupaten PALI.

Kisruh data tersebut terus disoal masyarakat karena dinilai banyak sekali yang ngawur dan tidak tepat sasaran. Bahkan terkesan tidak didata sesuai dengan kondisi sebenarnya pada masyarakat yang ada dilapangan. Sementara, Kemensos mremberikan keleluasan Kepada daerah untuk menentukan penerimah bantuan sosial.

Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara pada 29 April 2020 lalu, sudah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah (Dinsos PALI-red) untuk mengusulkan nama-nama penerima bantuan sosial yang terdampak Covid-19. Pemda dipersilahkan menyalurkan Bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos.

Mensos menyebutkan, sebelum proses distribusi bantuan sosial telah dilakukan pembicaraan melalui Video Conference dengan para kepala daerah yaitu gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Saat itu Mensos menyerap aspirasi dari daerah untuk menyampaikan usulan penerima Bansos.

Pada kesempatan lain, Sekjen Kemensos, Hartono Laras menyatakan, Kemensos sudah menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan agar Pemda memiliki keleluasaan dalam mengusulkan penerima bansos, seperti surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin nomor: 1432 tgl 17 april 2020 tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Baca juga  Hari Ini, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 167 Orang

Bahkan Pemda juga bisa menjadikan surat edaran (KPK) no:11 tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat.

Mensos pun mengatakan bila masih terdapat kesalahan sasaran penerima BST Pemerintah daerah segera melaporkan nya agar bisa di perbaiki pada tahap berikutnya,intinya kami menerima data penerima bansos itu dari Daerah,sebab Pemerintah Daerah lah yang tahu siapa saja warga yang terdampak Covid-19 di daerahnya.

Berbeda dengan Plt Kadinsos PALI, Meity Etika, saat dikonfirmasi awak media terkesan menyalahkan sistem yang ada, yang menyebabkan amburadulnya data penerima Bantuan sosial tersebut. Dia menyebut data penerima bantuan saat ini berasal dari data usulan tahun 2005 yang lalu.

Menurutnya, data usulan baru Dari dinas Sosial kabupaten Pali sudah disampaikan berkali – kali ke Kementrian Sosial. akan tetapi data yang keluar dari kementrian tidak berubah dan belum sesuai dengan data terbaru yang sudah kita usulkan.

“Kami sudah sering menyampaikan data terbaru masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut kepada pemerintah pusat yang di kirim melalui sistem online,dan email data ke kementrian sosial RI akan tetapi hasilnya masih saja data lama yang keluar dari pusat yakni data Kementrian,” ujar Meity.

Baca juga  Herman Deru Tinjau Lintasan Sriwijaya Ranau Gran Fondo OKU Selatan

Rencananya, pada awal Januari 2020 lalu, Dinsos PALI akan melakukan pemutahiran data lama. Juga sudah disiapkan masing-masing 2 orang dari desa dan kelurahan sebagai tim yang akan membantu memverifikasi dan memvalidasi data agar supaya data yang dihasilkan benar-benar cocok dan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Akan tetapi tahu sendiri kita terhalang wabah covid 19 sehingga kita terhambat melakukan pemutahiran data lama.

Ketua DPRD Kabupaten PALI, H Asri Ag, kepada wartawan mengatakan, dewan akan secepatnya memanggil Dinas Sosial PALI. Kemudian mengajak sama-sama membawa berkas pendataan bansos yang dilakukan. “Ayo kita sama-sama menyerahkan berkas data ke Kementrian Sosial, nanti kita juga akan ajak wartawan untuk meliput saat penyerahan berkasnya,” jelasnya.

Marwito wartawan media online dan cetak ‘transparanmerdeka.co’ bersama wartawan lainnya pada Sabtu (13/6/2020), yang menulis berita bansos, dalam waktu dekat akan berkirim surat ke Kemensos terkait belum singkronnya pernyataan Dinsos PALI dan Kemensos. “Bila perlu kami akan mendatangi langsung kantor Kementrian Sosial untuk konfirmasi berita tentang hal tersebut, supaya jelas dan tidak saling menyalahkan,” tegasnya. (tim)

Share :

Baca Juga

Regional

Sentil Kepala Daerah di Sumsel, Doni Monardo: Tak Boleh Beda Narasi Dengan Pusat

Regional

Dirut jadi Tersangka KPK, PDIP Minta Sarana Jaya Tak Pegang Proyek ITF

Regional

Hari Pertama Pendaftaran Cabup-Wabup PALI, Paslon HERO Langsung Daftar

Regional

PKK PALI Beri Bantuan Sosial Untuk Balita dan Lansia di 15 Kampung KB

Regional

Lantik KONI dan Perbakin Lahat, Herman Deru: Utamakan Atlet Daerah

Regional

Sepekan PSBB Transisi di Jakarta, Ganjil Genap Belum Diberlakukan

Regional

1.272 Calon Penumpang KA Ditolak, Ini Syarat Naik Kereta Api di Sumsel

Regional

Untuk Penanganan Covid-19, DKI Jakarta Tambah 2.767 Nakes