Home / Hukum

Senin, 17 Agustus 2020 - 07:42 WIB

Walau Tersangka, Pinangki Masih Seorang Jaksa dan Dapat Bantuan Hukum

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Status seorang jaksa masih disandang Pinangki Sirna Malasari, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait polemik Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. “Status yang bersangkutan masih jaksa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Agung Hari Setiyono.

Sebelumnya, Setiyono menyebut Pinangki akan mendapat bantuan hukum dari pengacara yang ditunjuk oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). “Sebagai jaksa dan anggota Persatuan Jaksa Indonesia, maka yang bersangkutan akan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk PJI,” lanjut dia.

Dalam kasus ini, Kejagung menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri. Pinangki diduga berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra beberapa waktu lalu.

Baca juga  Bareskrim Batal Lakukan Pemeriksaan Lanjutan Jaksa Pinangki

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 12 Agustus 2020. Dia disebut-sebut telah menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS atau sekitar Rp 7,4 miliar. Uang yang diterima dari Djoko Tjandra itu terkait dengan sebuah fatwa.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, tak menjelaskan lebih lanjut terkait fatwa yang dimaksud. Sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman apa saja bentuk gratifikasi yang diperoleh Jaksa Pinangki.

Penyidik juga masih mendalami apakah penerimaan gratifikasi itu langsung diberikan oleh Djoko Tjandra atau melalui perantara. Diketahui, Djoko Tjandra berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Baca juga  Artidjo Alkostar, Anggota Dewas KPK Meninggal Dunia

Padahal, terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali tersebut berstatus buron saat itu. Selain itu, Kejagung mengungkapkan, Pinangki sempat bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia saat masih buron.

Pinangki pun disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 250 juta. Tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. (adm)

Share :

Baca Juga

Hukum

Diperiksa Dewas KPK, Azis Syamsuddin Irit Bicara

Hukum

Pakai Baju Dinas Polisi, Hakim Tegur Brigjen Pol Prasetijo di Persidangan

Hukum

KPK Ungkap Modus Suap Puluhan Miliar Rupiah di Dirjen Pajak

Hukum

Terancam 5 Tahun Penjara, JPU Dakwa Djoko Tjandra Palsukan Surat

Hukum

Kepala Desa Korupsi, Jaksa Agung: Jangan Langsung Pidana

Hukum

Kasus Kebakaran Kejagung, Tim Penyidik Akan Uji Labfor Sidik Jari

Hukum

8.442 Napi di Sumsel Terima Remisi Idul Fitri

Hukum

Naik Penyidikan, Polri Buka Police Line TKP Kebakaran Gedung Kejagung