Home / Nasional

Rabu, 16 Juni 2021 - 19:36 WIB

Walau UU KIP Membolehkan, Kepala BKN: Pegawai KPK Tak Bisa Dapat Hasil TWK

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. (jawapos)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. (jawapos)

JAKARTA, Transparanmerdeka.co – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa memeroleh data hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Bima Haria Wibisana menegaskan, hasil TWK alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu bersifat rahasia. “Tidak bisa. Sifatnya rahasia negara,” tegasnya, Rabu (16/6/2021).

Diungkapkan, seluruh dokumen hasil asesmen TWK telah diserahkan ke KPK pada 27 April 2021. Dia menyatakan, jika dokumen tersebut dibuka ke publik maka ada sanksi pidana, lantaran bersifat rahasia negara. “Tindakan membocorkan rahasia negara bisa dikenakan sanksi pidana,” jelasnya.

Bahkan pihaknya sendiri mengklaim tidak melihat isi dari hasil asesmen TWK tersebut. Dia mengaku, hanya melihat bagian luar hasil TWK tersebut. “Saya tidak pernah lihat isinya. Hanya box luarnya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait hal ini, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan, TWK itu bisa dibuka sepanjang disetujui oleh pihak yang mengajukan.

Baca juga  Update Covid-19 Indonesia 12 Agustus: Kasus Pasien Positif Tembus 130.000

“Bisa (hasil TWK Dibuka-Red) kalau pihak atau orang yang bersangkutan dengan rahasia negara tersebut menyatakan tidak keberatan untuk dibuka informasi negara yang menyangkut dirinya,” jelasnya sambil menambahkan, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam Pasal 18 UU itu disebutkan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Sehingga apabila pegawai KPK bersedia informasinya dibuka ke publik, dalam UU KIP diatur pihak tersebut harus memberikan informasi tertulis. Hal ini berkaitan polemik 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK, ingin meminta hasil TWK tersebut.

Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya sedang berusaha meminta hasil salinan data dan informasi terkait TWK. PPID KPK telah merespon sesuai dengan diterimanya surat permohonan tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Baca juga  Uji Klinis Sinovac untuk Lansia, BPOM: Imunogenesitas Sampai 97,96%

“Bahwa Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon Informasi Paling lambat 10 hari kerja, sejak diterimanya permintaan dan Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tujuh hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan secara tertulis,” tegas Ali.

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, pihaknya berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

“Saat ini PPID KPK tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait pemenuhan informasi tersebut. Karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK,” tukasnya. (adm)

Share :

Baca Juga

Nasional

Update Covid-19 pada 22 Desember: Kasus Positif Mencapai 678.125 Orang

Nasional

Update Covid-19 Pada 3 November: Pasien Sembuh Tambah 3.931

Nasional

302 WNI Positif Covid-19 dan Tersebar di 25 Negara

Nasional

Update Covid-19 pada 14 November: Kasus Baru Tercatat 5.272 Orang

Nasional

Banjir Bandang dan Longsor di Flores Timur, 34 Orang Meninggal

Nasional

Jubir Satgas Covid-19: 65 Persen Daerah Masuk Zona Oranye

Nasional

Relawan Gugus Tugas Covid-19 Sosialisasi Protokol Jelang Normal Baru

Nasional

Corona E484K Serbu Indonesia, Wiku Adisasmito: Lebih Menular