Home / Regional

Kamis, 6 Februari 2020 - 15:04 WIB

Wali Kota Bekasi: Penghapusan Tenaga Kontrak Akan Ganggu Pelayanan

Bekasi, Transparanmerdeka.co

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menegaskan bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan tenaga kontrak atau honorer. Dia pun meminta agar pemerintah pusat membatalkan rencana soal penghapusan tenaga kontrak atau tenaga honorer tersebut.

“Kalau dihapuskan pemerintah daerah juga butuh, apalagi mereka punya kapasitas-kapasitas yang luar biasa. Mereka itu dibranded oleh jaman milenial ini,” kata Rahmat Effendi kepada wartawan Kamis (6/2/2020).

Dia menyebutkan jika tenaga honorer ini dihapus, bakal mengganggu jalannya proses pelayanan termasuk dalam bidang pendidikan. “PNS-PNS ini kan masih kurang dan tiap tahunnya banyak yang pensiun. Terus CPNS nya beberapa tahun terkendala. Banyak kekurangan tenaga, maka masih butuh kita honorer atau tenaga kontrak,” tegasnya.

Dicontohkan, dalam bidang pendidikan, jika dihapuskan maka akan kehilangan sekitar 6.000 guru honorer atau kontrak. “Coba kalau guru, sekarang ada 6 ribu hilang, ada yang tidak bisa belajar nanti. Saya berharap agar pembahasan soal penghapusan honorer itu dipikirkan kembali secara matang,” jelasnya.

Baca juga  Awas, Varian Covid-19 B1617 India Sudah Masuk Sumsel

Rahmat pun berharap hal ini harus diputuskan dengan pemikiran yang matang dan jernih karena akan keganggu semua baik pelayanan maupun pendidikan dan kesehatan. Sedangkan solusi penghapusan tenaga honorer dengan kebijakan para honorer akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dia masih menunggul realiasi itu.

Ditambahkan, pemerintah pusat bisa memberikan diskresi kepada daerah yang butuh dan mampu untuk mengelola urusan tenaga kerja kontrak atau honorer. Sedangkan, Kota Bekasi butuh banyak SDM, maka perlu tenaga kontrak. Jika memang daerah mampu ya urusan-urusan wajib bisa jadi kewenangan daerah seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Biarlah daerah mengelola secara arif.

Baca juga  10 Warga Jabar Positif Corona, Dua Meninggal Termasuk Perawat

Di Kota Bekasi ada sekitar 13.000 tenaga kontrak atau honorer, mereka mengisi bidang pendidikan, kesehatan dan bidang pelayanan lainnya. Untuk statusnya juga bukan lagi menggunakan kata honorer akan tetap tenaga kontrak. Gajinya cukup besar yakni sebesar Rp 3,9 juta.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga tidak setuju atas rencana penghapusan pegawai honorer. Sebab, instansinya sangat membentuhkan tenaga hononer tersebut. “Kami (Disdik) tidak setuju ya, ada 5.640 guru dengan status itu. Kalau dihapus gimana jadinya,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Inayatulah.

Dia menilai rencana penghapusan pegawai honorer akan berdampak pada berlangsungnya proses pendidikan khususnya di Kota Bekasi. Kehadiran guru honorer ini masih dibutuhkan dikarenakan masih minimnya tenaga pengajar berstatus pegawai negeri di tingkat SD dan SMP. (ato)

Share :

Baca Juga

Regional

Cegah Pandemi Covid-19, Pemkot Palembang Bersih-Bersih Pasar

Regional

Sumsel Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Oktober 2020

Regional

Para Bupati dan Walikota Harus Buat Bidan Desa Nyaman Bertugas

Regional

Rabu Besok, Riza Patria Dilantik Jadi Wagub DKI Jakarta

Regional

Ketua KPU Sumsel Meninggal Dunia, Warganet Ramai Ucapkan Doa

Regional

Anies Apresiasi Peran PMI Tanggulangi Covid-19 di Jakarta

Regional

Untuk Sterilisasi, Penutupan Gedung DPRD DKI Jakarta Diperpanjang

Regional

Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Palembang Diminta Terapkan PSBB